Tugas dan Tanggung Jawab PPID

• 1. Menyediakan Informasi Publik;
• 2. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
• 3. Menetapkan Daftar Informasi Publik;
• 4. Melakukan Pengujian Konsekuensi dan Pengklasifikasian Informasi Publik dengan persetujuan Atasan PPID dengan bentuk penetapan PPID mengenai Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Otorita Ibu Kota Nusantara;
• 5. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
• 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam penyediaan Informasi Publik, menetapkan Daftar Informasi Publik, menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, dan pelayanan Informasi Publik;
• 7. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
• 8. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik beserta alasannya;
• 9. Melakukan pengembangan kompetensi petugas Informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik;
• 10. Membuat dan menyampaikan Laporan Layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID.

Tugas dan Tanggung Jawab PPID Pelaksana

• 1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
• 2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
• 3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
• 4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
• 5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
• 6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
• 7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
• 8. Menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak;
• 9. Memberikan pertimbangan dalam kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik kepada Atasan PPID dan PPID;
• 10. Membantu Atasan PPID dan PPID dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam Layanan Informasi Publik;
• 11. Merumuskan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak;
• 12. Merumuskan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan;
• 13. Memberikan pertimbangan, bantuan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi;
• 14. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum atas sengketa informasi yang diajukan, baik melalui mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi.